Mahasiswa Gelar Aksi Tolak PPN 12 Persen, Wakil DPRD Kalsel: Aspirasi yang Perlu Diperhatikan

 

Seluruh massa aksi melakukan tiarap sebagai bentuk kecewa kepada pemerintah yang terus menekan rakyat lewat kebijakan PPN 12%. // LPM Sukma 2024

Banjarmasin, Selasa (31/12/2024) – Sejumlah mahasiswa dari berbagai kampus di Kalimantan Selatan menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) untuk menyuarakan penolakan terhadap kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen. Aksi ini berlangsung damai sejak pagi hari dengan pengawalan aparat kepolisian.

Aksi tersebut dipimpin oleh Muhammad Syamsu Rizal selaku Jenderal Lapangan, yang juga menjabat sebagai Ketua Umum BEM Universitas Lambung Mangkurat (ULM). Ia menyampaikan bahwa mahasiswa memiliki lima tuntutan utama yang menjadi fokus perjuangan. Tuntutan itu mencakup penolakan terhadap kenaikan PPN 12 persen, desakan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk menerbitkan Perppu pembatalan kebijakan tersebut, hingga dorongan untuk merumuskan kebijakan fiskal yang lebih adil, seperti pajak windfall dan pajak produksi ekstraktif. Selain itu, mahasiswa juga meminta pemerintah untuk memanfaatkan hasil pajak sesuai amanat undang-undang dan mendesak pengesahan RUU Perampasan Aset serta RUU Masyarakat Adat.

“Kami mendesak Presiden untuk segera menerbitkan Perppu pembatalan kenaikan PPN ini karena dampaknya sangat memberatkan rakyat,” ujar Syamsu dalam orasinya.

Sebagai bentuk simbolik dari rasa ketidakberdayaan masyarakat, mahasiswa melakukan aksi tiarap di depan gedung DPRD sembari menyuarakan orasi. Syamsu menegaskan bahwa aksi ini adalah wujud kepedulian mahasiswa terhadap kebijakan yang dinilai kurang berpihak pada masyarakat kecil.

Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalsel, H. Kartoyo, bersama sejumlah anggota DPRD, menemui para demonstran untuk mendengarkan aspirasi mereka. Dalam tanggapannya, Kartoyo mengakui bahwa kenaikan pajak memang berpotensi membebani sebagian masyarakat, meskipun pemerintah telah memberikan klasifikasi barang yang terkena dampaknya.

“Kami memahami bahwa kenaikan pajak ini bisa memberatkan. Namun, pemerintah telah memberikan klasifikasi khusus, misalnya untuk barang-barang mewah,” jelas Kartoyo kepada mahasiswa.

Ia juga menyampaikan bahwa DPRD akan menindaklanjuti aspirasi mahasiswa sebagai bagian dari tanggung jawab mereka terhadap masyarakat. Menurut Kartoyo, aksi ini adalah bentuk perjuangan yang harus diperhatikan bersama. “Kami sangat merasakan keresahan ini, karena kami juga merupakan bagian dari masyarakat yang terkena dampaknya. Aspirasi ini adalah perjuangan yang penting untuk diperjuangkan,” pungkasnya.

Aksi berakhir damai pada siang hari, dengan mahasiswa berharap tuntutan mereka dapat segera ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat.

Reporter : Salsabila dan Ismi' Afifah

Editor : Harfin Shad